Jakarta - Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang dalam perayaannya pada puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) di Pekanbaru, Minggu (09/02), Zulmansyah mengatakan jika insan pers di Indonesia dan organisasi PWI tidak baik-baik saja, sehingga tahun ini dirayakan dengan.
Berbeda dengan sebelumnya, tahun ini perayaan HPN tidak hanya di Riau tetapi juga diadakan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Solo, Jawa Tengah. Realitas ini terasa pahit akibat terjadinya perbedaan prinsip penegakan integritas, yang membuat PWI tidak baik-baik saja, kata Zulmansyah dengan nada bergetar.
Atas kondisi ini Zulmansyah memohon maaf kepada seluruh insan pers yang terganggu dengan perpecahan PWI. Menurutnya sejak lahir 9 Februari 1946 terjadi peristiwa heroik berbanding terbalik dengan ironis kali ini dirayakan dalam suasana berbeda prinsip.
Upaya islah yang sudah kami lakukan dan sudah banyak menteri yang memfasilitasi, namun arah rekonsiliasi masih berproses dan kami terus berupaya untuk di tahun depan dapat memperingati HPN bersama lagi, ujarnya.
Menanggapi hal itu, salah satu anggota PWI yang hadir dalam perayaan HPN di Riau Anrico Pasaribu, mengatakan bahwa kondisi pers Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ia menyoroti konflik internal, yang diketahuinya dari berbagai informasi dan berita, yang menimpa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), terutama terkait dugaan yang mencakup dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Kementerian BUMN pada masa kepemimpinan HCB.
“Dewan Kehormatan PWI telah menjatuhkan sanksi kepada HCB dengan mencabut izinnya dari organisasi. Namun, yang bersangkutan tetap mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum PWI Pusat,” ujar Anrico Pasaribu yang juga seorang pengacara.
Situasi ini memicu dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi wartawan tertua di Indonesia. Kongres Luar Biasa (KLB) PWI akhirnya melantik Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI yang baru.
Kisruh tersebut berdampak pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang awalnya ditetapkan di Pekanbaru, Riau. Namun, setelah dihentikan oleh Dewan Kehormatan, HCB memindahkan perayaan ke Banjarmasin, menyebabkan kebingungan di kalangan anggota PWI.
“Meski ada dua lokasi perayaan, sebagian besar anggota PWI tetap memilih hadir di Pekanbaru dengan penuh semangat dan kesadaran penuh,” kata Anrico.
Yang menarik, untuk pertama kalinya dalam sejarah, HPN tidak ditampilkan oleh petinggi negara. Meski begitu, perayaan di Pekanbaru tetap berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan.
Lebih lanjut, Anrico menegaskan bahwa konflik di tubuh PWI tidak perlu berlarut-larut jika aparat penegak hukum segera memproses laporan Dewan Kehormatan terkait dugaan penggelapan dana UKW senilai Rp1,6 miliar. Dari jumlah tersebut, HCB dan rekan-rekannya telah mengembalikan Rp1,08 miliar.
“Seluruh Saksi sudah dimintai keterangan, tapi hingga kini perkaranya belum ada perkembangan. Seharusnya hukum ditegakkan tanpa memandang bulu, seperti yang telah diingatkan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Menurutnya, PWI telah berada di titik nadir, sehingga harus segera diselamatkan. “Jangan justru oknum yang merusak organisasi yang menyelamatkan,” tandasnya.
Ia berharap PWI dapat kembali utuh sesuai dengan tema HPN tahun ini: Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas.
