Kota Bekasi - Ketua Umum Revolusi Pemuda Bangsa (RPB) Willy Sadly angkat bicara terkait kampenya negatif mulai menyerang masing masing pasangan calon walikota maupun calon Wakil Walikota Bekasi.
Terkini, Dua dari tiga calon pasangan yakni, Tri dan Uu santer dikaitkan dengan serangan isu korupsi.
"Memang benar Tri Adhianto merupakan wakil Wali Kota Bekasi dari Pak Rahmat effendi yang di tangkap KPK, namun faktanya dia tidak sekalipun dimintai keterangan oleh KPK, ketika peristiwa OTT di Kota Bekasi pada tahun 2022 terjadi," ujarnya
Justru, kata Willy bahwa peta spiral korupsi paska OTT KPK di Kota Bekasi, yang di panggil adalah para staff dan pejabat Kota Bekasi yang dimintai keterangan karena para pejabat tersebut, turut serta.
"Selain itu, kader PKS DPRD kota Bekasi juga terlibat dan mengakui dalam kasus tersebut serta mengembalikan uang hasil grtaifikasi ke KPK, menjadi bagian dari kasus OTT Rahmat Effendi dilalukan Oleh KPK," ujar Willy
Lebih lanjut, kasus korupsi dalam kontestasi Pilkada kerap menjadi amunisi untuk menyerang lawan, meskipun isu tersebut tidak terbukti dan hanya tudingan untuk menjatuhkan Lawan politik pada Pilkada Kota Bekasi 27 November mendatang.
"Apabila kasus tersebut, menyerang Tri Adhianto, mungkin Tri Adhianto bisa di bilang clear karena tidak ada putusan pengadilan atau tidak ada pemanggilan dari KPK," tambahnya.
Hal yang sama juga, bisa berlaku pada Uu Saeful Mikdar yang kerap dinyatakan terlibat, namun faktanya menurut Willy, UU Saeful Mikdar juga tidak ada putusan pengadilan, meskipun mungkin dia dulu sempat dimintai keterangan oleh penegak hukum.
Menurutnya, Heri Koswara yang menyatakan bahwa akan melakukan pencegahan terhadap persoalan gratifikasi dan korupsi, Willy justru mempertanyakan komitmennya dalam pencegahan kasus korupsi.
"Beliau kerap mempersepsikan pada masyarakat sebagai kandidat yang paling bersih dari korupsi, namun Heri Koswara yang merupakan ketua DPD PKS Kota Bekasi, komitmennya terhadap korupsi tidak terlihat," urainya Willy
Pernyataan tidak terlihat komitmen Heri Koswara dalam pencegahan korupsi bekasi, hal itu kata Willy Bisa dilihat dari sikap Heri Koswara sebagai ketua Partai PKS pada kadernya (Chairuman J Putro) yang jelas terlibat gratifikasi, namun Heri Koswara tidak melakukan tindakan tegas.
"Kadernya yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD dari PKS, Chairoman jelas menerima gratifikasi dan menyerahkan bukti gratifikasinya pada KPK,” tambahnya.
Meski begitu, masih banyak pihak yang mempertanyakan status hukum Chairoman pascapengembalian uang tersebut ke KPK. Pasalnya, pengembalian uang tak serta merta membebaskan Chairoman dari kasus yang menjerat Rahmat Effendi.
Hal senada juga diungkapkan staf Mahkamah Agung (MA), Hadi Satrio Lelono, yang menyampaikan bahwa hukum juga memperhatikan waktu kejadian suatu perkara.
"Konteks CJP ini mengembalikan uang setelah Bang Pepen (Rahmat Effendi) tertangkap KPK, jadi tafsiran hukum akan beda atas niat CJP mengembalikan uang tersebut," ujar Hadi
Jika begitu kata willy silahkan nilai bagaimana komitmennya Heri Koswara bisa melakukan pencegahan Korupsi di kota Bekasi menilai dirinya sendiri Paling Bersih dan paling Benar.(TimIW)
