SAMPANG | kabarbangsa.com - Sejumlah aktivis LSM yang mengatasnamakan Forum Sampang (Forsa) Hebat bersama Media Center Sakteh (MCS) mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Sampang, Kamis (31/10/2024).
Kedatangan Forsa Hebat bersama rekan-rekan MCS mempertanyakan Profesionalitas kinerja KPU Kabupaten Sampang terkait Pilkada Tahun 2024 mendatang.
Dalam Audiensinya, mereka mendesak KPU harus mempunyai tanggung jawab dan juga independen sebagai penyelenggara pemilu.
Seperti diketahui, dana yang digelontorkan oleh Pemerintah sangatlah besar, lebih besar dari pemilu sebelumnya yaitu tembus di angka 49 miliar lebih, sementara jumlah DPT semakin menurun, dengan jumlah DPT 756.796 plus cadangannya.
Selain itu, Forsa Hebat juga menyoroti Kabupaten Sampang yang termasuk Zona Merah dalam kontestasi Pilgub dan Pilbup Tahun 2024.
Banyaknya pelanggaran yang juga ditemukan yang sampai saat ini kian terjadi, hanya dibiarkan begitu saja oleh KPU dan Bawaslu Sampang.
Terkesan pelanggaran tersebut kebal hukum sebagaimana UU yang berlaku, bahwasannya seorang ASN harus menjaga netralitas dalam ajang Pilkada.
Ketua Forsa Hebat Nor Hasan menyampaikan, poin penting terkait pelanggaran oknum pengurus partai politik yang sampai saat ini belum ada kejelasan dari KPU.
"Tidak ada kejelasan dari KPU sampai saat ini, padahal laporan masuk sudah di bulan Mei yang lalu," ujar Ketua Forsa Hebat ini.
"Terima kasih banyak atas kedatangan LSM dan awak media di kantor KPU ini, dengan slogan Akor Salanjengah mudah-mudahan Pilkada Sampang berjalan dengan damai," ucap Ketua KPU Sampang dalam sambutannya.
Ia mengatakan, bahwa pihaknya selali siap menerima masukan dan kritik, mohon juga untuk dikoreksi apabila ada temuan pelanggaran di Pilkada yang sebentar lagi digelar.
"Pelanggaran mulai dari hal kecil, sedang dan berat harus jelas dengan datanya, dokumen, pelapor dan yang dilaporkan, kami bertugas sesuai regulasi yang sudah ditetapkan PKPU," tutur Ketua KPU Sampang.
Ali, sapaan akrab Ketua KPU Sampang tersebut juga menambahkan, terkait pelaporan masalah yang PPS Desa Mlaka waktu itu masa transisi pergantian Komisioner KPU dan dirinya mengaku masih belum menjabat di bidang yang dimaksud, tapi tetap akan segera memproses pelanggaran tersebut.
Terpisah, kordinator MCS, Mamang mengungkapkan, dengan adanya aundiensi ini, KPU Sampang lebih berbenah dan transparan kepada awak media khususnya dan masyarakat Sampang pada umumnya.
Terkait laporan yang masuk, seharusnya segera diproses, dan daerah yang rawan agar dikawal dengan baik, agar Pilkada Sampang tidak terstigma selalu negatif seperti pemilu-pemilu sebelumnya. (Biro Spg)
