SAMPANG | kabarbangsa.com - Segala upaya terus dilakukan oleh pemuda untuk memperkuat literasi politiknya demi menegaskan peran strategis yang akan dilakukan, khususnya dalam menyambut momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 yang sebentar lagi akan digelar secara serentak di seluruh nusantara.
Hal ini terbukti, dengan adanya kegiatan berupa Focus Group Discussion (FGD), bertajuk “Komitmen Pemuda Dorong Netralitas dan Profesionalitas APH Demi Pilkada Sampang 2024 Berintegritas”, yang digelar oleh kalangan pemuda yang tergabung dalam Front Pemuda Madura (FPM).
Kegiatan yang dihelat dengan dihadiri oleh puluhan peserta dari sejumlah simpul organisasi pemuda dan mahasiswa asli Sampang yang selama ini sedang menimba ilmu di luar kota tersebut, mengambil tempat di Cafe Lora Kopi, jalan Jaksa Agung Suprapto Pliyang, Tanggumong, Sampang Madura, Jawa Timur, Minggu (15/9/2024).
Di kesempatan acara tersebut, Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Muchlas Samorano menegaskan, bahwa posisi pemuda sangat strategis serta memiliki peranan yang sangat penting, dan bukan sekadar sebagai objek politik yang terkooptasi.
Namun, seharusnya hadir sebagai pelopor di garda depan dalam mengawal proses politik yang berintegritas dengan mendorong seluruh institusi yang merupakan intrumen politik untuk ditempatkan sesuai dengan porsinya. Tak terkecuali, salah-satunya dalam pengawalannya terhadap institusi Aparat Penegak Hukum (APH) agar dipastikan netral.
Muchlas menyebutkan, dalam dua bulan terakhir menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sampang, isu kuat akan kekhawatiran publik terkait netralitas Aparat Penegak Hukum (APH) yang diragukan semakin mencuat ke permukaan.
Bukan tanpa sebab, hal ini dipicu salah satunya dengan adanya pemanggilan sejumlah Kepala Desa (Kades) dan Kepala Dinas (Kadis) terkait di lingkungan Pemkab Sampang oleh Polres Sampang mengenai persoalan sekelumit anggaran Dana Desa (DD).
“Ini kali pertama pemeriksaan masalah pertanggungjawaban Dana Desa oleh Polres Sampang, dan terasa sangat janggal, pemanggilan ini justru berbarengan di dalam suasana politik yang mulai menghangat menjelang hari-H pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Sampang," ungkap Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM) tersebut.
Ia menjelaskan, upaya pemeriksaan terkait distribusi anggaran Dana Desa kepada sejumlah Kepada Desa di Sampang justru memicu kecurigaan publik yang semakin kuat bahwasannya APH tidak dalam posisi netral, namun justru bertindak diskriminatif, dan sangat kuat dugaan bernuansa politik.
Seharusnya, masih kata Muchlas, Aparat Penegak Hukum seperti TNI/Polri, wajib hukumnya bersikap netral dan bertindak penuh kehati-hatian, demi menjaga marwah institusi agar tidak ikut terseret arus politik praktis yang terlalu dalam menjelang Pilkada Serentak 2024 yang kedepan ini akan digelar, apalagi dengan menunjukkan tindakan-tindakan yang cenderung represif melalui pendekatan proses penegakan hukum yang bercampur aduk dengan proses politik, sehingga sinyalnya sangat kuat terkesan lebih menguntungkan salah satu Pasangan Calon tertentu.
“Semua mafhum netralitas TNI/Polri dalam keseluruhan proses politik adalah mutlak dan tak bisa ditawar, termaktub pada Pasal 10 Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Polri, mengharuskan Polri bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri juga mengatur hal yang serupa, kemudian pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” sebutnya sambil merinci.
Pihaknya secara tegas meminta APH untuk lebih menunjukkan sikap netral dan profesional dengan pembuktian secara nyata dalam menjawab kecurigaan demi untuk meyakinkan publik, agar marwah institusi APH tetap terjaga dengan baik.
“Jangan sampai fenomena pemanggilan yang dilakukan Polres Sampang terhadap sejumlah Kepala Desa yang merupakan bagian dari salah satu simpul yang ditokohkan oleh masyarakat ini justru menjadi pemicu awal terciptanya polarisasi dukungan politik yang semakin meruncing serta berakibat pecah belah ditataran masyarakat ke dalam kubangan disintegrasi ataupun permusuhan, sehingga berujung kondusifitas daerah nantinya akan menjadi taruhan,” ingat Muchlas.
Maka dari itu, Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), berharap penuh peran aktif pemuda dan mahasiswa dalam memberikan penekanan kepada semua pihak, khususnya APH untuk tetap tegak lurus memastikan kualitas Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sampang berlangsung secara demokratis, adil dan kondusif serta berintegritas. (Biro Spg)
