Plt. Bupati Lampung Utara, H. Budi Utomo, SE., M.M membuka MUSRENBANG RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024

by

Plt. Bupati Lampung Utara, H. Budi Utomo, SE., M.M., membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, di Aula Tapis Sekretariat Kabupaten Lampung Utara. Selasa (12/03/2020). Hadir Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim , M.Kn.,M.,Si.,PhD. Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, Forkopimda Kabupaten Lampung Utara, Pj. Sekda Kabupaten Lampung Utara, Para Asisten, Para Staf Ahli, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Para Camat se-Kabupaten Lampung Utara, Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Lampung Utara, Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Utara, serta para peserta MUSRENBANG.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Lampung Utara mengatakan bahwasanya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan ini terbagi dalam beberapa tahapan pembangunan, dijelaskannya melalui Musrenbang RKPD ini nantinya akan menghasilkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran 2021. ” Mari menyatukan persepsi bersama, bahu membahu, dan bergotong-royong membangun Kabupaten Lampung Utara agar semakin hebat, kuat dan bermartabat,”Pungkasnya

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Lampung menyampaikan pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Utara merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan dengan pendekatan bottom up, yaitu dengan menjaring seluruh aspirasi masyarakat. Hal ini membuktikan komitmen seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Utara melibatkan pertisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan.
“Saya berharap, kita tidak terjebak pada rutinitas dan hanya sekedar memenuhi kewajiban melaksanakan rangkaian proses perencanaan serta memanfaatkan momentum ni untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat.” Katanya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 5 pokok arahan Presiden, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *